TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan stimulus jilid dua untuk mengatasi dampak corona untuk memitigasi terhambatnya aktivitas ekspor maupun impor, pasca perluasan penyebaran virus Corona secara global. Stimulus pertama berupa insentif untuk pariwisata dan mendorong konsumsi masyarakat memitigasi dampak pelemahan perekonomian domestik akibat kasus Corona.
Sedangkan yang kedua akan difokuskan untuk dunia usaha, khususnya terkait dengan kelancaran pemasukan bahan baku dan penolong untuk menjalankan produksinya.
"Pemerintah akan mengeluarkan paket kedua terkait dengan kemudahan impor dan ekspor," ujar Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.
Airlangga menjelaskan insentif yang diberikan di antaranya mencakup kemudahan perizinan ekspor dan impor, relaksasi perpajakan dan bea masuk, hingga efisiensi biaya logistik. "Kami fokus pada supply dan demand serta produksi yang terkena dampak Corona sehingga akan coba diganjal dengan stimulus," kata dia. "Untuk nilai anggaran paket stimulus kedua ini juga ditargetkan lebih besar dari paket yang sebelumnya."
Stimulus itu diharapkan bisa mendorong roda perekonomian bersamaan dengan insentif jilid pertama yang sebelumnya telah diumumkan. Airlangga menuturkan pemerintah telah mendengarkan masukan dari Stakeholder dan CEO Perbankan. Dia berharap akumulasi dari kebijakan pemerintah, BI dan OJK, nanti dapat menurunkan suku bunga Bank Indonesia.
Airlangga melanjutkan fokus pemerintah berikutnya dalam stimulus lanjutan ini adalah penyederhanaan berbagai ketentuan Larangan - Batasan (Lar - Tas) atau Tata Niaga Ekspor dan lmpor, serta percepatan proses impor melalui 500 importir terpercaya. "Paket ini sudah kami laporkan Presiden untuk difinalisasi, kami siapkan 8 paket kebijakan yaitu 4 terkait prosedural dan 4 lagi terkait fiskal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.
Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian, Susiwijono menambahkan proses penyusunan paket kebijakan insentif jilid dua ini sudah memasuki tahap persiapan perangkat kebijakan teknis. "Kami targetkan minggu ini selesai," ujarnya.
